Lewati ke konten utama
Data dan Statistik / Ekonomi Provinsi

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Sebaran pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto menurut wilayah. Data ini membantu kepengurusan DPW dan DPD membaca kondisi ekonomi daerahnya sebelum menyusun program kerja.

Data tahun 2025
6,23%

Sulawesi

Kelompok pulau dengan pertumbuhan tertinggi 2025

56%

Kontribusi Pulau Jawa

Pangsa terhadap PDRB nasional 2025

1,44%

Maluku dan Papua

Kelompok pulau dengan pertumbuhan terendah

3,97%

Provinsi Papua

Melambat dari 4,11 persen pada 2024

Pertumbuhan PDRB menurut kelompok pulau, 2025

Sulawesi memimpin, sementara Maluku dan Papua tertinggal jauh.

  • Sulawesi6,23%
  • Jawa5,30%
  • Nasional5,11%
  • Bali dan Nusa Tenggara4,87%
  • Sumatera4,81%
  • Kalimantan4,79%
  • Maluku dan Papua1,44%

Nasional

Kontribusi wilayah terhadap PDRB nasional

Pulau Jawa masih menentukan arah angka nasional.

  • Pulau Jawa56%

    Lebih dari separuh PDRB nasional

  • Luar Pulau Jawa44%

    Tersebar di enam kelompok pulau lainnya

Pertumbuhan PDRB menurut kelompok pulau, 2025

Kelompok pulauPertumbuhan (%)Posisi
Sulawesi6,23Tertinggi nasional
Jawa5,30Di atas rata-rata nasional
Bali dan Nusa Tenggara4,87Di bawah rata-rata nasional
Sumatera4,81Di bawah rata-rata nasional
Kalimantan4,79Di bawah rata-rata nasional
Maluku dan Papua1,44Terendah nasional

Implikasi bagi kepengurusan wilayah

Karakter wilayahCiri ekonomiPrioritas program
Pertumbuhan tinggiPermintaan naik cepat, kebutuhan modal kerja besarPercepatan business matching dan penguatan modal bersama
Pertumbuhan sedangPasar stabil, persaingan ketatPeningkatan kapasitas usaha dan efisiensi rantai pasok
Pertumbuhan rendahDaya beli terbatas, akses logistik menantangPendampingan intensif dan fasilitasi akses pasar antardaerah

Catatan

  • BPS menerbitkan rincian PDRB seluruh provinsi dalam publikasi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia. Rincian per provinsi dapat ditelusuri melalui tautan sumber di bawah.
  • PRINS menyusun target kepengurusan wilayah dengan mempertimbangkan perbedaan karakter ekonomi antarwilayah ini.